PEKANBARU, (HTC) — Dugaan jual beli Lahan di Kota Garo, Kecamatan Tapung oleh oknum inisial (ES) yang diduga disetujui atau sekongkol dengan oknum Kepala Desa (sudah mantan) yang kini menjabat Anggota DPRD Kampar periode 2024-2029 inisial IS sesuai Tandatangan dan Cap Pemdes setempat.
Lahan yang belum jelas status izin tersebut diduga dijual inisial ES beberapa waktu lalu kepada pihak tertentu dengan nilai Rp 65 miliar.
Hal tersebut didukung dengan keterangan orang dalam dari pihak ES inisial (KD) dan (GT) kepada Aktivis Lingkungan dan Jurnalis beberapa waktu lalu saat berbincang di salah satu Warung Kopi di Pekanbaru.
Dikonfirmasi hariantop.com usai digelar Press Release oleh Kajati Riau, Lukman Abas bersama jajaran di Aula Gedung Kantor Kejati Riau. Selasa, (31/12/2024).
Kajati mengatakan, kasus Lahan atau Perkebunan Sawit yang belum jelas status kepemilikannya, tidak punya Izin atau ilegal, menjadi fokus Kejaksaan di awal Tahun 2025.
“Persoalan Lahan di Riau ini cukup jelas, namun selama ini Kejati Riau lebih fokus pada kasus-kasus lainnya. Untuk Tahun 2025, kami prioritaskan penangannya,” kata Kajati.
Terkait kasus penjualan Lahan di Kota Garo, Kabupaten Kampar yang melibatkan pengusaha inisial ES dan mantan Kepala Desa Kota Garo inisial IS yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kampar, sudah dilakukan penanganan kasusnya.
“Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kasus penjualan Lahan di Kota Garo, sudah mulai diproses secara hukum, tetap dimonitor, di up date perkembangannya serta ditunggu saja hasil penanganan kasus nya,” ujar Lukman sambil berjalan keluar dari ruangan acara Press Release.
Sedangkan kasus lainnya, adalah dugaan Gratifikasi senilai Rp 5,550 miliar kepada sejumlah pihak oleh perusahan PT. Suntara Gajapati di Dumai untuk memuluskan proses pengurusan Izin, serta dugaan penguasaan lahan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sekitar 200 Ha tanpa Izin dan dugaan penggelapan Pajak.
Persoalan kedua kasus tersebut belum ada peningkatan secara signifikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau maupun Polda Riau. Sementara kasus tersebut, diperkirakan kerugian Negara cukup besar dan harus dipertanggung jawabkan.
“Kedua persoalan ini, data lebih dari cukup masih, seperti Surat yang diterbitkan dan ditandatangi IS da. ES, saat ini masih dipegang oleh Aktivis Lingkungan. Demikian halnya data perusahaan lainnya,” sebut Aktivis Lingkungan yang belum mau disebut namanya beberapa waktu lalu.
“Secara bersama-sama kita akan menghadap Presiden RI Prabowo – Gibran untuk menyerahkan data tersebut supaya dibuka dan diproses hukum. Mohon dukungannya, gerakan ini semua akan berjalan lancar,” ungkapnya. **
Editor : RedHT
Leave a Reply