Soal Pengadaan Mobil Dinas Pemko Pekanbaru, GWI Riau: Siapa Mafia Anggaran di Tengah Krisis Devisit?

PEKANBARU, (HT) — Mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rahmad, akhirnya angkat bicara terkait polemik Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan di Sekretariat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru senilai Rp 1.750.400.000,00. Roni dengan tegas membantah tuduhan bahwa program pengadaan tersebut berasal dari masa kepemimpinannya.

Hal ini mencuat setelah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi, dalam rilis yang dikirimkan oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho kepada Awak Media menyampaikan bahwa, pembelian kendaraan Dinas (Mobil Dinas) baru merupakan program yang sudah berjalan sejak Pemerintahan sebelumnya.

Bahkan, kontrak pengadaan disebutkan telah ditandatangani sebelum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang baru dilantik.

“Itu kontraknya sebelum Walikota saat ini. Surat pesanannya tertanggal 12 Februari 2025. Sedangkan Wali Kota dilantik pada tgl 20 Februari. Bahkan saya pun dilantik sebagai Pj Sekda pada 13 Februari. Artinya, sudah dipesan sebelum kami menjabat, tentu harus dibayarkan,” ujar Sekdako Zulhelmi dalam keterangan tertulis yang diteruskan Agung Nugroho kepada Awak Media. Minggu (6/4/2025) sore.

Namun, pernyataan ini rupanya memancing reaksi keras dari Roni Rahmad. Ia menilai keterangan tersebut seperti upaya melempar tanggung jawab kepadanya. Dalam klarifikasinya kepada Media pada Minggu malam, Roni dengan lugas membantah terlibat dalam pengadaan Mobdis tersebut.

“Logika saja, untuk apa saya beli mobil baru, saya ini sudah mau habis masa jabatan. Kalau seperti itu, namanya melempar-lempar tanggungjawab orang. Apa kepentingan saya? Jelas tidak ada!” tegas Roni, menjawab konfirmasi Awak Media. Minggu (6/4/25) malam.

Lebih lanjut, Roni menyoroti penunjukan Pejabat yang terlibat dalam proses kontrak. Menurutnya, Kabag Umum, T. Denny yang lebih mengetahui siapa yang memberikan perintah untuk melakukan kontrak pengadaan tersebut.

Roni bahkan menegaskan, bahwa ia tidak pernah memerintahkan atau pun mengusulkan pengadaan Kendaraan Dinas tersebut.

“Mana saya tahu, seminggu sebelum ia dilantik kontraknya sudah berjalan, coba tanya ke Kabag Umum, Denny, siapa yang nyuruh atau memerintahkan dia melakukan kontrak. Saya tidak pernah menyuruh atau memerintahkan dia, dan saya juga tidak pernah mengusulkan mobil Dinas itu,” lanjut Roni.

Roni juga mengingatkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan oleh Pj Wali Kota sebelumnya, yakni Risnandar Mahiwa.

Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai penjabat Wali Kota dengan fokus menghormati kepemimpinan Wali Kota terpilih berikutnya.

“Saya tidak pernah menjalankan kegiatan atau mengelola kegiatan tersebut. Bahkan, saya sudah minta ke seluruh Kepala OPD untuk kita bersama-sama menghormati Wali Kota terpilih. Kalau memang Kabag Umum sudah mulai mengontrak kegiatan itu, tentu Agung Nugroho dong yang menunjuk dia. Tanya ke Kabag nya, siapa yang menyuruh dia. Sekali lagi, saya tidak pernah nyuruh atau perintahkan Kabag Umum,” imbuhnya.

“Nanti saya suruh Sekda itu jelaskan, kalau tidak, nanti saya buka dan bongkar semuanya, baru dia tahu,” pungkas Roni.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lanjutan dari pihak Sekda Pekanbaru maupun Walikota Agung Nugroho mengenai bantahan Roni Rahmad tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Ketua GWI Riau, Bomen, merasa ada hal yang aneh dalam pengelolaan dana APBD Tahun Anggaran 2025 di Pemko Pekanbaru.

Beranjak dari isu mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmad dengan Sekda Kota Pekanbaru, Zulhelmi saling lempar tanggungjawab tentang Pengadaan Mobil Dinas tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar di kalangan publik, khususnya Masyarakat Kota Pekanbaru.

“Jika tidak ada yang mengaku dan tidak transparan soal Pengadaan Mobdis di tengah krisis Devisit Anggaran ini, lalu siapa Mafia Anggaran di Pemko Pekanbaru saat ini? Saya kira tekan-rekan Jurnalis lebih semangat menelusuri lebih lanjut soal alokasi Anggaran Rp 1,7 miliar untuk Pengadaan Mobdis di tengah krisis Devisit Anggaran di awal Tahun 2025 ini, supaya jelas dan tuntas,” kata Bomen Jurnalis senior itu. (Tim – bersambung..)

Editor    : RedTop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *